Siang hari ini, Jumat, 12 Maret 2010, Aliansi Masyarakat Flores Timur mendatangi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di Kuningan Jakarta Selatan. Untuk apa? Mereka meminta KPK memeriksa Bupati Flores Timur, Simon Hayon yang diduga melakukan mark up alias penggelembungan anggaran pengadaan alat kesehatan pada tahun 2009. Diduga, penggelembungan mencapai angka satu miliar rupiah. Kepada KPK, mereka menyerahkan berkas yang mengindikasikan adanya penggelembungan tersebut.
Langkah yang ditempuh oleh Aliansi Masyarakat Flores Timur itu menunjukkan bangkitnya kesadaran, paling kurang dalam diri sebagian masyarakat Flores Timur, untuk berpartisipasi aktif dalam upaya penegakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di daerahnya. Selanjutnya, KPK, yang oleh UU ditugaskan untuk memberantas korupsi diharapkan dapat menindaklanjuti laporan tersebut dalam waktu dekat, sehingga menjadi jelas duduk perkaranya.
Perlu diperhatikan bahwa beberapa bulan yang akan datang, periode pertama pemerintahan Simon Hayon di Flores Timur akan berakhir. Jika KPK dapat bergerak lebih cepat, langkah itu dapat membantu masyarakat Flores Timur dalam menentukan sikap politik mereka dalam pemilihan Bupati Flores Timur yang akan digelar dalam bulan Juni tahun 2010. Dari Larantuka diperoleh kabar bahwa Simon Hayon bertekad maju sebagai salah satu calon Bupati Flores Timur periode 2010-2015. Tetapi resistensi terhadap pencalonannya kembali itu pun terbilang kuat.
Demi tegaknya kebenaran dan keadilan, Aliansi Masyarakat Flores Timur yang pada siang hari ini tadi melaporkan indikasi adanya kecurangan yang dilakukan oleh Simon Hayon dalam proyek pengadaan alat-alat kesehatan tersebut diharapkan terus mengawal agar laporannya dapat ditindaklanjuti oleh KPK secara efektif dalam waktu dekat. Dari pemeriksaan KPK nanti masyarakat Flores Timur dapat mengetahui benar atau tidaknya Simon Hayon terlibat dalam kasus penggelembungan anggaran pengadaan alat-alat kesehatan tersebut. ***
